Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 19 TAHUN 1997

   91.32% Mirip91.32 %
   Wajib Pajak

   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturanperundang-undangan perpajakan ditentukan untukmelakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak ataupemotong pajak tertentu;3.

2. 2
   UU NO. 20 TAHUN 1997

   90.25% Mirip90.25 %
   Wajib Bayar

   Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untukmelakukankewajibanmembayarmenurutperaturanperundang-undangan yang berlaku;6.

3. 3
   UU NO. 18 TAHUN 1997

   89.67% Mirip89.67 %
   Wajib Pajak

   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untukmelakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutatau pemotong pajak tertentu;10.

4. 4
   UU NO. 8 TAHUN 2010

   88.28% Mirip88.28 %
   Pihak Pelapor

   Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

5. 5
   PP NO. 42 TAHUN 2004

   87.00% Mirip87.00 %
   Pejabat yang berwenang

   Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atauPejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

6. 6
   UU NO. 2 TAHUN 2002

   83.51% Mirip83.51 %
   Penyidik Pegawai Negeri Sipil

   Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negerisipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undanganditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untukmelakukandalam lingkuptindakundang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

7. 7
   PP NO. 3 TAHUN 1998

   82.88% Mirip82.88 %
   Pejabat

   Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3.

8. 8
   PP NO. 3 TAHUN 2003

   81.87% Mirip81.87 %
   Penyidik Pegawai Negeri Sipil

   Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang–undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.