Definisi Pejabat menurut PP NO. 3 TAHUN 1998

Pejabat

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3.

Sumber: PP NO. 3 TAHUN 1998

Status: Belum diverifikasi

Definisi Pejabat juga digunakan di dalam 5 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 18 TAHUN 2013
Pejabat
Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karenajabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu.
2
UU NO. 1 TAHUN 2006
Pejabat
Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang untuk terkait dengan tindakan-tindakan yang jabatannya memiliki kewenangan karena melaksanakan bantuan timbal balik.
3
UU NO. 12 TAHUN 2006
Pejabat
Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4
PP NO. 40 TAHUN 1994
Pejabat
Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah yangdiangkat untuk menduduki jabatan tertentu;4.
5
PP NO. 21 TAHUN 2015
Pejabat
Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebutPejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaranJaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikatJaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 8 TAHUN 2010
84.45% Mirip84.45 %
Pihak Pelapor
Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
2
PP NO. 22 TAHUN 2005
83.23% Mirip83.23 %
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk peraturan membayar kewajiban menurut melakukan perundang-undangan yang berlaku.
3
UU NO. 18 TAHUN 1997
82.88% Mirip82.88 %
Wajib Retribusi
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutuntukatauperundang-undanganpembayarandiwajibkanpemunguttermasukretribusi,retribusiperaturanmelakukanpemotong retribusi tertentu;32.
4
PERPRES NO. 100 TAHUN 2016
82.41% Mirip82.41 %
Surat Kuasa Khusus
Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa untuk mewakili Presiden dalam menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
5
PP NO. 3 TAHUN 1998
81.79% Mirip81.79 %
Biaya penagihan pajak
Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak; 7.
6
UU NO. 19 TAHUN 1997
80.98% Mirip80.98 %
Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturanperundang-undangan perpajakan ditentukan untukmelakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak ataupemotong pajak tertentu;3.
7
UU NO. 20 TAHUN 1997
80.40% Mirip80.40 %
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untukmelakukankewajibanmembayarmenurutperaturanperundang-undangan yang berlaku;6.