Definisi Wajib Bayar menurut UU NO. 20 TAHUN 1997

Wajib Bayar

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untukmelakukankewajibanmembayarmenurutperaturanperundang-undangan yang berlaku;6.

Sumber: UU NO. 20 TAHUN 1997

Status: Belum diverifikasi

Definisi Wajib Bayar juga digunakan di dalam 9 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PP NO. 1 TAHUN 2021
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2
PP NO. 23 TAHUN 2021
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
PP NO. 58 TAHUN 2020
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
UU NO. 9 TAHUN 2018
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
PP NO. 59 TAHUN 2020
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6
PP NO. 34 TAHUN 2010
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
7
PP NO. 29 TAHUN 2009
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
PP NO. 22 TAHUN 2005
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk peraturan membayar kewajiban menurut melakukan perundang-undangan yang berlaku.
9
PP NO. 35 TAHUN 2002
Wajib Bayar
Wajib Bayar adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang mempunyai kewajiban membayar Dana Reboisasi kepada pemerintah atas sejumlah kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diproduksi dari hutan alam negara.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 97 TAHUN 2012
95.08% Mirip95.08 %
Wajib Retribusi
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturanuntukmelakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu.
2
UU NO. 18 TAHUN 1997
90.25% Mirip90.25 %
Wajib Retribusi
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutuntukatauperundang-undanganpembayarandiwajibkanpemunguttermasukretribusi,retribusiperaturanmelakukanpemotong retribusi tertentu;32.
3
PP NO. 42 TAHUN 2004
84.81% Mirip84.81 %
Pejabat yang berwenang
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atauPejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
4
UU NO. 18 TAHUN 1997
84.02% Mirip84.02 %
Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untukmelakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutatau pemotong pajak tertentu;10.
5
UU NO. 11 TAHUN 2008
82.29% Mirip82.29 %
Pemerintah
Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
6
UU NO. 19 TAHUN 1997
82.19% Mirip82.19 %
Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturanperundang-undangan perpajakan ditentukan untukmelakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak ataupemotong pajak tertentu;3.
7
UU NO. 8 TAHUN 2010
81.42% Mirip81.42 %
Pihak Pelapor
Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.