Definisi Penyidik juga digunakan di dalam 13 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   PP NO. 23 TAHUN 1996
   Penyidik

   Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri SipilDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. 2
   UU NO. 7 TAHUN 2011
   Penyidik

   Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

3. 3
   PP NO. 3 TAHUN 2003
   Penyidik

   Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

4. 4
   UU NO. 28 TAHUN 1997
   Penyidik

   Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiayang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untukmelakukan penyidikan;9.

5. 5
   UU NO. 22 TAHUN 2009
   Penyidik

   Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yangdiberi wewenang khusus oleh undang-undang untukmelakukan penyidikan.

6. 6
   UU NO. 28 TAHUN 2007
   Penyidik

   Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberiwewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. 7
   PP NO. 50 TAHUN 2022
   Penyidik

   Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentudi lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukanPenyidikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

8. 8
   PP NO. 39 TAHUN 2020
   Penyidik

   Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

9. 9
   PP NO. 65 TAHUN 2015
   Penyidik

   Penyidik adalah penyidik Anak.

10. 10
    UU NO. 11 TAHUN 2012
    Penyidik

    Penyidik adalah penyidik Anak.

11. 11
    UU NO. 3 TAHUN 1997
    Penyidik

    Penyidik adalah penyidik anak.

12. 12
    PP NO. 105 TAHUN 2021
    Penyidik

    Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

13. 13
    UU NO. 31 TAHUN 1997
    Penyidik

    Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnyadisebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Mengkuhum, pejabatPolisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khususoleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.