PPNS Keimigrasian

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.

Sumber: PP NO. 48 TAHUN 2021

Status: Belum diverifikasi

Definisi PPNS Keimigrasian juga digunakan di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    PPNS Keimigrasian

    Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.

  2. 2
    PPNS Keimigrasian

    Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    UU NO. 2 TAHUN 2002
    88.11% Mirip88.11 %
    Penyidik

    Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiayang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukanpenyidikan.

  2. 2
    PP NO. 3 TAHUN 2003
    86.66% Mirip86.66 %
    Penyidik

    Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

  3. 3
    UU NO. 28 TAHUN 1997
    84.72% Mirip84.72 %
    Penyidik

    Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiayang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untukmelakukan penyidikan;9.

  4. 4
    UU NO. 28 TAHUN 1997
    83.55% Mirip83.55 %
    Penyelidik

    Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiayang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukanpenyelidikan;7.

  5. 5
    PP NO. 15 TAHUN 1977
    83.55% Mirip83.55 %
    Menteri

    Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan; ditjen P eraturan P erundang-undangan3.

  6. 6
    UU NO. 6 TAHUN 2011
    83.47% Mirip83.47 %
    Pencegahan

    Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

  7. 7
    PP NO. 48 TAHUN 2021
    83.46% Mirip83.46 %
    Pencegahan

    Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

  8. 8
    PP NO. 31 TAHUN 2013
    83.24% Mirip83.24 %
    Pencegahan

    Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.