Definisi Bantuan Hukum menurut PP NO. 42 TAHUN 2013

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh PemberiBantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima BantuanHukum.

Status: Belum diverifikasi

Definisi Bantuan Hukum juga digunakan di dalam 3 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 18 TAHUN 2003
Bantuan Hukum
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secaracuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
2
PP NO. 39 TAHUN 2020
Bantuan Hukum
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
3
UU NO. 16 TAHUN 2011
Bantuan Hukum
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 42 TAHUN 2013
86.66% Mirip86.66 %
Pemberi Bantuan Hukum
Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atauorganisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukumberdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang BantuanHukum.
2
UU NO. 16 TAHUN 2011
84.93% Mirip84.93 %
Pemberi Bantuan Hukum
Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3
UU NO. 18 TAHUN 2003
84.15% Mirip84.15 %
Honorarium
Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokatberdasarkan kesepakatan dengan Klien.
4
PP NO. 39 TAHUN 2021
82.85% Mirip82.85 %
Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
5
PP NO. 31 TAHUN 2019
82.84% Mirip82.84 %
Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
6
UU NO. 16 TAHUN 2011
82.20% Mirip82.20 %
Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7
PP NO. 42 TAHUN 2013
82.17% Mirip82.17 %
Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.