Pemohon

Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Sumber: PP NO. 11 TAHUN 2005

Status: Belum diverifikasi

Definisi Pemohon juga digunakan di dalam 20 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.

  2. 2
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melaluiarbitrase.

  3. 3
    Pemohon

    Pemohon adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau Kuasa.

  4. 4
    Pemohon

    Pemohon adalah pendiri bersama-sama, direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau kuasanya.

  5. 5
    Pemohon

    Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

  6. 6
    Pemohon

    Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

  7. 7
    Pemohon

    Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

  8. 8
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajuk Permohonan.

  9. 9
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

  10. 10
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

  11. 11
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

  12. 12
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Internasional.

  13. 13
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.

  14. 14
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.

  15. 15
    Pemohon

    Pemohon adalah Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara,koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yangmengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatanpembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir.

  16. 16
    Pemohon

    Pemohon adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan Nuklir kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

  17. 17
    Pemohon

    Pemohon adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasanya.

  18. 18
    Pemohon

    Pemohon adalah Tersangka yang mengajukan permohonan keberatanatas Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepadanya.

  19. 19
    Pemohon

    Pemohon Izin yang selanjutnya disebut Pemohon adalah perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau perorangan yang melakukan sepenuhnya dan/atau sebagian Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  20. 20
    Pemohon

    Pemohon Pengalihan Paten yang selanjutnya disebut Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    PERPRES NO. 76 TAHUN 2017
    83.14% Mirip83.14 %
    KTP

    Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. 2
    UU NO. 15 TAHUN 2019
    82.99% Mirip82.99 %
    Peraturan Perundang-undangan

    Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

  3. 3
    PERPRES NO. 26 TAHUN 2009
    82.73% Mirip82.73 %
    KTP berbasis NIK

    KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

  4. 4
    PERPRES NO. 33 TAHUN 2012
    82.64% Mirip82.64 %
    Peraturan Perundang-undangan

    Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

  5. 5
    PERPRES NO. 26 TAHUN 2009
    82.58% Mirip82.58 %
    KTP

    Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  6. 6
    PERPRES NO. 87 TAHUN 2014
    82.55% Mirip82.55 %
    Peraturan Perundang-undangan

    Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

  7. 7
    UU NO. 12 TAHUN 2011
    81.93% Mirip81.93 %
    Peraturan Perundang-undangan

    Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

  8. 8
    PP NO. 15 TAHUN 2021
    80.46% Mirip80.46 %
    Lisensi

    Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain.