Definisi Pemohon juga digunakan di dalam 20 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   PERPRES NO. 37 TAHUN 2010
   Pemohon

   Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.

2. 2
   UU NO. 30 TAHUN 1999
   Pemohon

   Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melaluiarbitrase.

3. 3
   PP NO. 16 TAHUN 2020
   Pemohon

   Pemohon adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau Kuasa.

4. 4
   PP NO. 43 TAHUN 2011
   Pemohon

   Pemohon adalah pendiri bersama-sama, direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau kuasanya.

5. 5
   PP NO. 52 TAHUN 2005
   Pemohon

   Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

6. 6
   PP NO. 50 TAHUN 2005
   Pemohon

   Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

7. 7
   PP NO. 51 TAHUN 2005
   Pemohon

   Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

8. 8
   PP NO. 9 TAHUN 2006
   Pemohon

   Pemohon adalah pihak yang mengajuk Permohonan.

9. 9
   PP NO. 1 TAHUN 2005
   Pemohon

   Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

10. 10
    UU NO. 15 TAHUN 2001
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

11. 11
    UU NO. 31 TAHUN 2000
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

12. 12
    PP NO. 22 TAHUN 2018
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Internasional.

13. 13
    UU NO. 20 TAHUN 2016
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.

14. 14
    UU NO. 14 TAHUN 2001
    Pemohon

    Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.

15. 15
    PP NO. 43 TAHUN 2006
    Pemohon

    Pemohon adalah Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara,koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yangmengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatanpembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir.

16. 16
    PP NO. 2 TAHUN 2014
    Pemohon

    Pemohon adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan Nuklir kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

17. 17
    PP NO. 11 TAHUN 2005
    Pemohon

    Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

18. 18
    PP NO. 36 TAHUN 2018
    Pemohon

    Pemohon adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasanya.

19. 19
    UU NO. 25 TAHUN 2014
    Pemohon

    Pemohon adalah Tersangka yang mengajukan permohonan keberatanatas Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepadanya.

20. 20
    PP NO. 48 TAHUN 2009
    Pemohon

    Pemohon Izin yang selanjutnya disebut Pemohon adalah perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau perorangan yang melakukan sepenuhnya dan/atau sebagian Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.