SPM

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Sumber: PP NO. 58 TAHUN 2005

Status: Belum diverifikasi

Definisi SPM juga digunakan di dalam 5 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    UU NO. 2 TAHUN 2022
    SPM

    Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.

  2. 2
    PP NO. 65 TAHUN 2005
    SPM

    Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

  3. 3
    PP NO. 6 TAHUN 2008
    SPM

    Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasaryang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

  4. 4
    PP NO. 2 TAHUN 2018
    SPM

    Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

  5. 5
    PP NO. 12 TAHUN 2019
    SPM

    Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    PP NO. 12 TAHUN 2019
    87.47% Mirip87.47 %
    SPM-UP

    Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

  2. 2
    PP NO. 58 TAHUN 2005
    86.18% Mirip86.18 %
    SPP

    Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

  3. 3
    PP NO. 12 TAHUN 2019
    85.74% Mirip85.74 %
    SP2D

    Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

  4. 4
    PERPRES NO. 5 TAHUN 2015
    85.58% Mirip85.58 %
    SKKP

    Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkatSKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnyabiaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB,dan SWDKLLJ.

  5. 5
    PP NO. 12 TAHUN 2019
    85.05% Mirip85.05 %
    SPD

    Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

  6. 6
    PERPRES NO. 5 TAHUN 2015
    84.18% Mirip84.18 %
    TBPKP

    Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnyadisingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajibanpembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB,BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.

  7. 7
    PP NO. 58 TAHUN 2005
    82.24% Mirip82.24 %
    SPM-LS

    Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

  8. 8
    PP NO. 12 TAHUN 2019
    82.20% Mirip82.20 %
    SPM-GU

    Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

  9. 9
    PP NO. 58 TAHUN 2005
    82.19% Mirip82.19 %
    SP2D

    Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Tentang|Disclaimer