SPP
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Sumber: PP NO. 58 TAHUN 2005
Status: Belum diverifikasi
Definisi SPP juga digunakan di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 1SPP
Standar Pelayanan Perkotaan yang selanjutnya disingkatSPP adalah ukuran kuantitas dan kualitas layananPerkotaan yang harus dicapai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum dalamrangka memenuhi kebutuhan yang berhak diperolehwarga Perkotaan tanpa diskriminasi.
- 2SPP
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.
- 1PP NO. 58 TAHUN 2005SPM86.18% Mirip86.18 %
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 2PP NO. 3 TAHUN 1998Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan83.42% Mirip83.42 %
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan; 9.
- 3PERPRES NO. 5 TAHUN 2015TBPKP82.72% Mirip82.72 %
Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnyadisingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajibanpembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB,BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
- 4PP NO. 6 TAHUN 2008LKPJ82.42% Mirip82.42 %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporanyang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatanyang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
- 5PP NO. 12 TAHUN 2019SPM82.36% Mirip82.36 %
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
- 6PP NO. 17 TAHUN 2022PPSPM81.07% Mirip81.07 %
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
- 7PP NO. 58 TAHUN 2005SPM-LS80.89% Mirip80.89 %
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- 8PERPRES NO. 5 TAHUN 2015SKKP80.11% Mirip80.11 %
Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkatSKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnyabiaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB,dan SWDKLLJ.