Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 58 TAHUN 2005

   86.15% Mirip86.15 %
   SPM-GU

   Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

2. 2
   PP NO. 58 TAHUN 2005

   85.58% Mirip85.58 %
   SPM

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

3. 3
   PP NO. 12 TAHUN 2019

   85.27% Mirip85.27 %
   SPM-GU

   Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

4. 4
   PP NO. 35 TAHUN 2002

   85.07% Mirip85.07 %
   Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR)

   Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.

5. 5
   PERPRES NO. 5 TAHUN 2015

   84.75% Mirip84.75 %
   TBPKP

   Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnyadisingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajibanpembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB,BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.

6. 6
   PERPRES NO. 5 TAHUN 2015

   83.41% Mirip83.41 %
   SPRKB

   Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkatSPRKB adalah surat yang digunakan untuk permohonan pendaftarandan pendataan Regident Ranmor untuk mendapat STNK dan TNKBsebagai dasar penetapan PNBP, PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.

7. 7
   UU NO. 4 TAHUN 1996

   82.22% Mirip82.22 %
   Akta Pemberian Hak Tanggungan

   Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisitertentu sebagaipemberian Hak Tanggungan kepada kreditorjaminan untuk pelunasan piutangnya;6.

8. 8
   PP NO. 12 TAHUN 2019

   82.12% Mirip82.12 %
   SPM

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

9. 9
   PP NO. 58 TAHUN 2005

   80.58% Mirip80.58 %
   SPM-UP

   Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

10. 10
    UU NO. 19 TAHUN 1997

    80.53% Mirip80.53 %
    Penyitaan

    Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barangPenanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utangpajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;14.