Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 15 TAHUN 1990

   93.93% Mirip93.93 %
   Izin Usaha Perikanan (IUP)

   Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. 2
   PP NO. 15 TAHUN 1990

   89.66% Mirip89.66 %
   Surat Penangkapan Ikan (SPI)

   Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

3. 3
   UU NO. 31 TAHUN 2004

   88.66% Mirip88.66 %
   SIKPI

   Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

4. 4
   PP NO. 15 TAHUN 1990

   86.61% Mirip86.61 %
   Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

   Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan www.

5. 5
   PP NO. 15 TAHUN 1990

   85.31% Mirip85.31 %
   Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA)

   Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

6. 6
   UU NO. 31 TAHUN 2004

   84.34% Mirip84.34 %
   SIPI

   Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

7. 7
   PP NO. 7 TAHUN 2017

   82.53% Mirip82.53 %
   IPB

   Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.

8. 8
   PP NO. 107 TAHUN 2015

   81.01% Mirip81.01 %
   IUI

   Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.

9. 9
   PP NO. 2 TAHUN 2017

   80.56% Mirip80.56 %
   IUI

   Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.