Definisi BPJPH menurut PP NO. 39 TAHUN 2021

BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

Sumber: PP NO. 39 TAHUN 2021

Status: Belum diverifikasi

Definisi BPJPH juga digunakan di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 33 TAHUN 2014
BPJPH
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnyadisingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untukmenyelenggarakan JPH.
2
PP NO. 31 TAHUN 2019
BPJPH
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 31 TAHUN 2019
87.85% Mirip87.85 %
Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
2
PP NO. 39 TAHUN 2021
87.25% Mirip87.25 %
Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3
PERPRES NO. 2 TAHUN 2022
84.03% Mirip84.03 %
Kemudahan
Kemudahan adalah pemberian fasilitasi nonmateri untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.
4
UU NO. 3 TAHUN 2011
82.11% Mirip82.11 %
Penyelenggara Pengirim Transfer Debit
Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang mengirimkan Perintah Transfer Debit.
5
UU NO. 3 TAHUN 2017
81.84% Mirip81.84 %
Penerbit
Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
6
PP NO. 96 TAHUN 2012
81.63% Mirip81.63 %
PenyelenggaraPenyelenggara
PelayanandisebutPenyelenggaraPenyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undanguntuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yangdibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7
PERPRES NO. 76 TAHUN 2013
81.52% Mirip81.52 %
Penyelenggara
PelayananPenyelenggaradisebutPenyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undanguntuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yangdibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8
PP NO. 75 TAHUN 2019
80.41% Mirip80.41 %
Penerbit
Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.