Definisi PPLN menurut UU NO. 10 TAHUN 2008

PPLN

Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

Sumber: UU NO. 10 TAHUN 2008

Status: Belum diverifikasi

Definisi PPLN juga digunakan di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 7 TAHUN 2017
PPLN
Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
2
PP NO. 2 TAHUN 2006
PPLN
Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnyadisingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing,lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaganon keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing,yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luarwilayah negara Republik Indonesia, yang memberikanpinjaman kepada Pemerintah.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 7 TAHUN 2017
95.32% Mirip95.32 %
Panwaslu LN
Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
2
PERPRES NO. 49 TAHUN 2008
91.51% Mirip91.51 %
Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk olehBawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu diluar negeri.
3
UU NO. 42 TAHUN 2008
91.15% Mirip91.15 %
PPLN, untuk
Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, untuk adalah menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
4
UU NO. 8 TAHUN 2012
90.81% Mirip90.81 %
Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk olehBawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luarnegeri.
5
UU NO. 42 TAHUN 2008
89.23% Mirip89.23 %
Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri.
6
UU NO. 10 TAHUN 2008
89.09% Mirip89.09 %
Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang mengawasi Bawaslu dibentuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
7
PP NO. 36 TAHUN 1977
87.04% Mirip87.04 %
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perorangan Warganegara Indonesia atau Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warga-negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
8
UU NO. 42 TAHUN 2008
86.61% Mirip86.61 %
KPPSLN
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
9
UU NO. 10 TAHUN 2008
84.63% Mirip84.63 %
KPPSLN
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.