Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   93.19% Mirip93.19 %
   PPD II

   Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

2. 2
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   87.26% Mirip87.26 %
   PPS

   Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3. 3
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   86.54% Mirip86.54 %
   PPI

   Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI adalah Panitia Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

4. 4
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   85.79% Mirip85.79 %
   KPU

   Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

5. 5
   PP NO. 22 TAHUN 1982

   85.21% Mirip85.21 %
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Tingkat I; d.

6. 6
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   85.13% Mirip85.13 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

7. 7
   PP NO. 4 TAHUN 1988

   83.45% Mirip83.45 %
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/ Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Khusus lbukota Jakarta.

8. 8
   PP NO. 26 TAHUN 1985

   82.77% Mirip82.77 %
   Pembina Jalan Propinsi

   Pembina Jalan Propinsi adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan pembinaan Jalan Propinsi; 6.

9. 9
   UU NO. 8 TAHUN 2015

   81.88% Mirip81.88 %
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebutBawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yangbertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruhIndonesiasebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengaturmengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugasdan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihanberdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

10. 10
    PERPRES NO. 11 TAHUN 2016

    81.73% Mirip81.73 %
    KPU Provinsi

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi.