Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   91.55% Mirip91.55 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

2. 2
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   91.50% Mirip91.50 %
   PPD II

   Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3. 3
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   91.25% Mirip91.25 %
   KPU

   Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

4. 4
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   90.44% Mirip90.44 %
   Pemilu

   Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

5. 5
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   88.86% Mirip88.86 %
   PPS

   Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

6. 6
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   87.22% Mirip87.22 %
   Sekretariat Umum

   Sekretariat Umum adalah Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

7. 7
   PERPRES NO. 11 TAHUN 2016

   86.95% Mirip86.95 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi.

8. 8
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   86.54% Mirip86.54 %
   PPD I

   Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut PPD I adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

9. 9
   UU NO. 42 TAHUN 2008

   83.31% Mirip83.31 %
   KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.

10. 10
    UU NO. 7 TAHUN 2017

    82.58% Mirip82.58 %
    KPU Provinsi

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.