Definisi Daerah juga digunakan di dalam 134 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   UU NO. 10 TAHUN 2001
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I Undang-undangnomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

2. 2
   PP NO. 20 TAHUN 1978
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

3. 3
   UU NO. 36 TAHUN 2003
   Daerah

   Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

4. 4
   UU NO. 7 TAHUN 1990
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

5. 5
   UU NO. 35 TAHUN 2003
   Daerah

   Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

6. 6
   PP NO. 18 TAHUN 1978
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; b.

7. 7
   PP NO. 19 TAHUN 1978
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

8. 8
   PP NO. 21 TAHUN 1978
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

9. 9
   PP NO. 22 TAHUN 1978
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

10. 10
    PP NO. 14 TAHUN 1976
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; ditjen P eraturan P erundang-undanganb.

11. 11
    PP NO. 49 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomof 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

12. 12
    PP NO. 17 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

13. 13
    PP NO. 31 TAHUN 1983
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

14. 14
    PP NO. 32 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

15. 15
    PP NO. 34 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

16. 16
    PP NO. 33 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

17. 17
    PP NO. 18 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3037); b.

18. 18
    UU NO. 6 TAHUN 1990
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

19. 19
    PP NO. 20 TAHUN 1989
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

20. 20
    UU NO. 15 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

21. 21
    UU NO. 6 TAHUN 1991
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

22. 22
    UU NO. 1 TAHUN 1992
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

23. 23
    PP NO. 31 TAHUN 1996
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; b.

24. 24
    PP NO. 77 TAHUN 1998
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; b.

25. 25
    UU NO. 27 TAHUN 2000
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

26. 26
    UU NO. 25 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2.

27. 27
    UU NO. 6 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

28. 28
    UU NO. 7 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

29. 29
    UU NO. 8 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

30. 30
    UU NO. 2 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah.

31. 31
    UU NO. 12 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

32. 32
    UU NO. 13 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

33. 33
    UU NO. 3 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah.

34. 34
    UU NO. 5 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah.

35. 35
    UU NO. 11 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangPRESIDENREPUBLIK INDONESIANomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

36. 36
    UU NO. 12 TAHUN 1998
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan Di Daerah;2.

37. 37
    UU NO. 23 TAHUN 2000
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

38. 38
    UU NO. 38 TAHUN 2000
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1i Undang-undnag Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanhurufDaerah;2.

39. 39
    PP NO. 45 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

40. 40
    UU NO. 11 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

41. 41
    UU NO. 14 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

42. 42
    UU NO. 16 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

43. 43
    UU NO. 9 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

44. 44
    UU NO. 10 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

45. 45
    UU NO. 12 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

46. 46
    UU NO. 13 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

47. 47
    UU NO. 45 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

48. 48
    UU NO. 47 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

49. 49
    UU NO. 48 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

50. 50
    UU NO. 49 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

51. 51
    UU NO. 50 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

52. 52
    UU NO. 51 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

53. 53
    UU NO. 52 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

54. 54
    UU NO. 53 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

55. 55
    UU NO. 55 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

56. 56
    UU NO. 46 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b.

57. 57
    UU NO. 54 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentangi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

58. 58
    UU NO. 9 TAHUN 1996
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

59. 59
    UU NO. 6 TAHUN 1993
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintah Di Daerah;2.

60. 60
    UU NO. 4 TAHUN 1994
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;.

61. 61
    UU NO. 2 TAHUN 1993
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

62. 62
    UU NO. 29 TAHUN 1997
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

63. 63
    UU NO. 4 TAHUN 1993
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

64. 64
    UU NO. 6 TAHUN 1995
    Daerah

    Daerah adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

65. 65
    UU NO. 2 TAHUN 1997
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasale Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang1 hurufPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

66. 66
    UU NO. 5 TAHUN 1996
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasale Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang1 hurufPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

67. 67
    PP NO. 41 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

68. 68
    PP NO. 34 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 19,74 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

69. 69
    PP NO. 40 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

70. 70
    PP NO. 41 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

71. 71
    PP NO. 38 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); www.

72. 72
    PP NO. 42 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

73. 73
    PP NO. 4 TAHUN 1975
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

74. 74
    PP NO. 43 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam www.

75. 75
    PP NO. 36 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38.

76. 76
    PP NO. 24 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagamana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

77. 77
    PP NO. 22 TAHUN 1990
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II.

78. 78
    PP NO. 19 TAHUN 1977
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

79. 79
    PP NO. 7 TAHUN 1987
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

80. 80
    PP NO. 9 TAHUN 1980
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; c.

81. 81
    PP NO. 65 TAHUN 2005
    Daerah

    Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan sendiri masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

82. 82
    UU NO. 17 TAHUN 2007
    Daerah

    Daerah adalah Pemerintah Provinsi,Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukanoleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

83. 83
    UU NO. 44 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

84. 84
    PERPRES NO. 54 TAHUN 2008
    Daerah

    Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor,Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur,Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

85. 85
    PP NO. 77 TAHUN 2007
    Daerah

    Daerah adalah provinsi, kabupaten, dan kota.

86. 86
    UU NO. 10 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

87. 87
    UU NO. 26 TAHUN 2004
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

88. 88
    UU NO. 29 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

89. 89
    UU NO. 30 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

90. 90
    UU NO. 31 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

91. 91
    UU NO. 32 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

92. 92
    UU NO. 33 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

93. 93
    UU NO. 34 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

94. 94
    UU NO. 37 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

95. 95
    UU NO. 38 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

96. 96
    UU NO. 39 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

97. 97
    UU NO. 4 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

98. 98
    UU NO. 40 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

99. 99
    UU NO. 41 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

100. 100
     UU NO. 6 TAHUN 2003
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

101. 101
     UU NO. 7 TAHUN 2003
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

102. 102
     UU NO. 8 TAHUN 2003
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

103. 103
     UU NO. 9 TAHUN 2003
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

104. 104
     UU NO. 26 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufi2.

105. 105
     UU NO. 10 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

106. 106
     UU NO. 12 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

107. 107
     UU NO. 4 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

108. 108
     UU NO. 5 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

109. 109
     UU NO. 6 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

110. 110
     UU NO. 7 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

111. 111
     UU NO. 8 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

112. 112
     UU NO. 9 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

113. 113
     PP NO. 31 TAHUN 1998
     Daerah

     Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

114. 114
     PP NO. 6 TAHUN 2008
     Daerah

     Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

115. 115
     PP NO. 86 TAHUN 1999
     Daerah

     Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum, yang mempunyai batas daerah tertentuberwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

116. 116
     PP NO. 8 TAHUN 2002
     Daerah

     Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

117. 117
     PP NO. 54 TAHUN 2017
     Daerah

     Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

118. 118
     PERPRES NO. 82 TAHUN 2018
     Daerah

     Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

119. 119
     PP NO. 12 TAHUN 2019
     Daerah

     Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

120. 120
     PP NO. 18 TAHUN 2016
     Daerah

     Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

121. 121
     PP NO. 38 TAHUN 2017
     Daerah

     Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

122. 122
     UU NO. 1 TAHUN 2022
     Daerah

     Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

123. 123
     UU NO. 12 TAHUN 2009
     Daerah

     Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

124. 124
     UU NO. 22 TAHUN 1999
     Daerah

     Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

125. 125
     PP NO. 8 TAHUN 2003
     Daerah

     Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

126. 126
     PP NO. 54 TAHUN 2005
     Daerah

     Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat aspirasi menurut masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; berdasarkan prakarsa sendiri 4.

127. 127
     PP NO. 55 TAHUN 2005
     Daerah

     Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

128. 128
     PP NO. 56 TAHUN 2005
     Daerah

     Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

129. 129
     UU NO. 33 TAHUN 2004
     Daerah

     Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

130. 130
     UU NO. 18 TAHUN 1997
     Daerah

     Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yangberhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurusrumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;2.

131. 131
     UU NO. 14 TAHUN 2013
     Daerah

     Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriwww.

132. 132
     PP NO. 2 TAHUN 2018
     Daerah

     Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

133. 133
     UU NO. 5 TAHUN 1974
     Daerah

     Daerah Otonom,selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yangberhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumahtangganyasendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku ;f.

134. 134
     UU NO. 25 TAHUN 1999
     Daerah

     Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6.