Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional adalah prosespartisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencanapembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yangdiselenggarakan oleh Pemerintah.
Sumber: PP NO. 78 TAHUN 2014
Status: Belum diverifikasi
Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.
- 1PP NO. 78 TAHUN 2014Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi95.01% Mirip95.01 %
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi adalah prosespartisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencanapembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yangdiselenggarakan oleh Provinsi.
- 2PP NO. 78 TAHUN 2014Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten88.29% Mirip88.29 %
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah prosespartisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencanapembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yangdiselenggarakan oleh Kabupaten.
- 3PP NO. 15 TAHUN 2007PTK Mikro84.01% Mirip84.01 %
Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnyadisingkat PTK Mikro adalah proses penyusunanrencana ketenagakerjaan secara sistematis dalamsuatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kotamaupun.
- 4PP NO. 15 TAHUN 2007PTK Makro82.22% Mirip82.22 %
Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnyadisingkat PTK Makro adalah proses penyusunanrencana ketenagakerjaan secara sistematis yangmemuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimaldan produktif guna mendukung pertumbuhanekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah,maupun dapat membukasehingga kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkanproduktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraanpekerja/buruh.
- 5PP NO. 8 TAHUN 2008RPJMD82.14% Mirip82.14 %
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaandaerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6PP NO. 21 TAHUN 2004Kementerian Perencanaan81.68% Mirip81.68 %
Kementerian Perencanaan adalah Kementerian Negara/Lembaga yangdipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaanpembangunan nasional.
- 7PP NO. 20 TAHUN 2004Ketiga, proses penyusunan RKP80.73% Mirip80.73 %
Ketiga, proses penyusunan RKP adalah juga proses penyatuan persepsiKementerian Negara/Lembaga tentang prioritas pembangunan nasional dankonsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan rencana kerjadan anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 8PP NO. 20 TAHUN 2004Kementerian Perencanaan80.05% Mirip80.05 %
Kementerian Perencanaan adalah Kementerian Negara/Lembagayang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidangperencanaan pembangunan nasional.