Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 6 TAHUN 2005

   99.92% Mirip99.92 %
   Gabungan Partai Politik

   Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. 2
   UU NO. 7 TAHUN 2017

   87.36% Mirip87.36 %
   Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

   Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

3. 3
   UU NO. 23 TAHUN 2003

   85.53% Mirip85.53 %
   Gabungan Partai Politik

   Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta Pemilu atau lebihyang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden.

4. 4
   UU NO. 42 TAHUN 2008

   83.74% Mirip83.74 %
   Gabungan Partai Politik

   Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan atau 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

5. 5
   PP NO. 6 TAHUN 2005

   81.74% Mirip81.74 %
   Partai Politik

   Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

6. 6
   UU NO. 8 TAHUN 2012

   80.92% Mirip80.92 %
   BPP DPR

   Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkatBPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlahsuara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhiwww.

7. 7
   UU NO. 8 TAHUN 2015

   80.71% Mirip80.71 %
   Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan CalonWakil Walikota

   Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan CalonWakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan olehpartai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yangdidaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota.

8. 8
   UU NO. 10 TAHUN 2008

   80.40% Mirip80.40 %
   BPP DPR

   Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.