Definisi Surat Keputusan Pembetulan menurut UU NO. 20 TAHUN 2000

Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untukmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan ataukekeliruanperaturanperundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SuratKetetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan KurangBayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, SuratKetetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil,atau surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber: UU NO. 20 TAHUN 2000

Status: Belum diverifikasi

Definisi Surat Keputusan Pembetulan juga digunakan di dalam 3 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 18 TAHUN 1997
Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untukmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruandalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerahyang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan PajakDaerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau SuratTagihan Pajak Daerah;23.
2
PP NO. 50 TAHUN 2022
Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusanyang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan pemndang-undangan perpajakan yang terdapatdalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, SuratKeputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, SuratKeputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, SuratKeputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat KeputusanPengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, SuratKeputusan Pemberian Imbalan Bunga, SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan PajakPajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak PajakBumi dan Bangunan, surat keputusan pemberianpengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusanpengurangan denda administrasi Pajak Bumi danBangunan, atau surat keputusan persetujuan bersama.
3
UU NO. 28 TAHUN 2007
Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusanyang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakan yangterdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat TagihanPajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan,.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 20 TAHUN 2000
94.80% Mirip94.80 %
Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan terhadap surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan LebihBayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.
2
PERPRES NO. 88 TAHUN 2017
85.40% Mirip85.40 %
Hak Atas Tanah
Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.
3
PP NO. 46 TAHUN 2002
85.27% Mirip85.27 %
Hak atas tanah
Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
4
PERPRES NO. 30 TAHUN 2015
84.83% Mirip84.83 %
Hak atas Tanah
Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkandengan Undang-Undang.
5
UU NO. 20 TAHUN 2000
84.40% Mirip84.40 %
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanKurang Bayar Tambahan
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanKurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukantambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
6
UU NO. 1 TAHUN 2022
84.19% Mirip84.19 %
BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
7
PP NO. 24 TAHUN 1997
83.98% Mirip83.98 %
Hak atas tanah
Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
8
UU NO. 18 TAHUN 1997
83.70% Mirip83.70 %
Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatanterhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil atau tahadap potongan ataupemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olej Wajib Pajak;24.
9
PP NO. 3 TAHUN 1998
82.50% Mirip82.50 %
Barang
Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan obyek sita; 11.