Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 18 TAHUN 1997

   91.72% Mirip91.72 %
   SKPDKBT

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapatdisingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukantambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;19.

2. 2
   UU NO. 20 TAHUN 2000

   90.04% Mirip90.04 %
   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanLebih Bayar

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanLebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telahdibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

3. 3
   PP NO. 58 TAHUN 2005

   89.22% Mirip89.22 %
   SPM-TU

   Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

4. 4
   UU NO. 20 TAHUN 2000

   84.40% Mirip84.40 %
   Surat Keputusan Pembetulan

   Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untukmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan ataukekeliruanperaturanperundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SuratKetetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan KurangBayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, SuratKetetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil,atau surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. 5
   UU NO. 18 TAHUN 1997

   84.21% Mirip84.21 %
   SKRDLB

   Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapatdisingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kreditretribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang;36.

6. 6
   PP NO. 12 TAHUN 2019

   80.53% Mirip80.53 %
   TU

   Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

7. 7
   UU NO. 20 TAHUN 2000

   80.41% Mirip80.41 %
   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanNihil

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanNihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yangterutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

8. 8
   PP NO. 35 TAHUN 2002

   80.32% Mirip80.32 %
   Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR)

   Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.