Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 10 TAHUN 2004

   96.29% Mirip96.29 %
   Program Legislasi Nasional

   Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

2. 2
   UU NO. 15 TAHUN 2019

   93.89% Mirip93.89 %
   Prolegda

   Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

3. 3
   UU NO. 12 TAHUN 2011

   93.56% Mirip93.56 %
   Prolegda

   Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

4. 4
   PERPRES NO. 87 TAHUN 2014

   93.23% Mirip93.23 %
   Prolegda

   Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

5. 5
   UU NO. 10 TAHUN 2004

   90.88% Mirip90.88 %
   Program Legislasi Daerah

   Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

6. 6
   PP NO. 8 TAHUN 2008

   80.07% Mirip80.07 %
   Musrenbang

   Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnyadisingkat Musrenbang adalah forumantarpemangkukepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunandaerah.

7. 7
   PP NO. 20 TAHUN 2004

   80.05% Mirip80.05 %
   Ketiga, proses penyusunan RKP

   Ketiga, proses penyusunan RKP adalah juga proses penyatuan persepsiKementerian Negara/Lembaga tentang prioritas pembangunan nasional dankonsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan rencana kerjadan anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Dewan Perwakilan Rakyat.