Definisi Pemilih menurut PP NO. 49 TAHUN 2008

Pemilih

Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-atau terdaftar sebagai kurangnya 17 sudah/pernah kawin yang pemilih di daerah pemilihan.

Status: Belum diverifikasi

Definisi Pemilih juga digunakan di dalam 7 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 8 TAHUN 2015
Pemilih
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalamPemilihan.
2
PP NO. 6 TAHUN 2005
Pemilih
Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
3
UU NO. 7 TAHUN 2017
Pemilih
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
4
UU NO. 42 TAHUN 2008
Pemilih
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
5
UU NO. 8 TAHUN 2012
Pemilih
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
6
UU NO. 10 TAHUN 2008
Pemilih
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap lebih atau (tujuh belas) tahun atau berumur 17 sudah/pernah kawin.
7
UU NO. 23 TAHUN 2003
Pemilih
Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilihdalam Pemilu.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 22 TAHUN 2009
86.60% Mirip86.60 %
Lalu Lintas
Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di RuangLalu Lintas Jalan.
2
PP NO. 54 TAHUN 2005
84.87% Mirip84.87 %
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau sebagai unsur perangkat Daerah walikota, penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan 3.
3
PERPRES NO. 28 TAHUN 2012
82.54% Mirip82.54 %
Pemerintah daerah
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Jawa-Bali.
4
PP NO. 60 TAHUN 2007
80.89% Mirip80.89 %
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan penyelenggara sebagai daerah unsur perangkat pemerintahan daerah.
5
PERPRES NO. 55 TAHUN 2008
80.47% Mirip80.47 %
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6
UU NO. 45 TAHUN 1999
80.20% Mirip80.20 %
Propinsi Irian Jaya
Propinsi Irian Jaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d.
7
PP NO. 42 TAHUN 2008
80.14% Mirip80.14 %
Pemerintah daerah
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan penyelenggara sebagai unsur perangkat pemerintahan daerah.