Definisi Pemerintah Desa menurut PERPRES NO. 72 TAHUN 2021

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Status: Belum diverifikasi

Definisi Pemerintah Desa juga digunakan di dalam 7 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PP NO. 11 TAHUN 2021
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
2
PP NO. 43 TAHUN 2014
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3
PP NO. 59 TAHUN 2021
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4
UU NO. 18 TAHUN 2017
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5
UU NO. 2 TAHUN 2022
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6
UU NO. 6 TAHUN 2014
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7
PP NO. 60 TAHUN 2014
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan namapenyelenggaraperangkat DesasebagaiunsurdibantulainPemerintahan Desa.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PERPRES NO. 2 TAHUN 2009
88.11% Mirip88.11 %
nama lain
Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2
UU NO. 18 TAHUN 2004
82.84% Mirip82.84 %
Provinsi
Provinsi adalah pemerintah provinsi.
3
PERPRES NO. 55 TAHUN 2022
81.36% Mirip81.36 %
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4
PP NO. 83 TAHUN 2010
80.05% Mirip80.05 %
pemerintah kabupaten/kota
Pemerintah daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.