Definisi OJK menurut PP NO. 33 TAHUN 2020

OJK

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber: PP NO. 33 TAHUN 2020

Status: Belum diverifikasi

Definisi OJK juga digunakan di dalam 4 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PP NO. 87 TAHUN 2019
OJK
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
2
PP NO. 23 TAHUN 2020
OJK
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3
PP NO. 43 TAHUN 2020
OJK
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4
UU NO. 21 TAHUN 2011
OJK
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 9 TAHUN 2016
95.93% Mirip95.93 %
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2
UU NO. 1 TAHUN 2016
92.05% Mirip92.05 %
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3
UU NO. 1 TAHUN 2013
90.75% Mirip90.75 %
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4
PP NO. 1 TAHUN 2019
90.74% Mirip90.74 %
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5
PP NO. 39 TAHUN 2005
85.71% Mirip85.71 %
LPP
Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6
PP NO. 55 TAHUN 2022
82.77% Mirip82.77 %
Badan Pengelola Keuangan Haji
Badan Pengelola Keuangan Haji adalah lembaga yangmelakukan pengelolaan keuangan haji.
7
PP NO. 20 TAHUN 2015
81.56% Mirip81.56 %
Undang-Undang
Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011tentang Akuntan Publik.