Definisi Kantor Pertanahan menurut UU NO. 4 TAHUN 1996

Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional diwilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yangtanah dansetingkat, yang melakukan pendaftaran hak ataspemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Sumber: UU NO. 4 TAHUN 1996

Status: Belum diverifikasi

Definisi Kantor Pertanahan juga digunakan di dalam 7 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PP NO. 18 TAHUN 2021
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
2
PERPRES NO. 71 TAHUN 2012
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
3
PERPRES NO. 30 TAHUN 2015
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpinoleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala KantorWilayah BPN.
4
PERPRES NO. 148 TAHUN 2015
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
5
PP NO. 19 TAHUN 2021
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
6
PP NO. 20 TAHUN 2021
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
7
PP NO. 24 TAHUN 1997
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 61 TAHUN 2009
81.75% Mirip81.75 %
Rencana Induk Pelabuhan
Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
2
UU NO. 17 TAHUN 2008
81.00% Mirip81.00 %
Rencana Induk Pelabuhan
Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.