Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 33 TAHUN 2004

   84.90% Mirip84.90 %
   Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

   Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. 2
   UU NO. 32 TAHUN 2004

   84.88% Mirip84.88 %
   Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

   Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yangadil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraandesentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaanpenyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. 3
   PERPRES NO. 114 TAHUN 2022

   83.09% Mirip83.09 %
   Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

   Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumenyang memuat kondisi faktual dan permasalahan yangdihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaanbeserta usulan penyelesaiannya.

4. 4
   UU NO. 25 TAHUN 1999

   82.63% Mirip82.63 %
   Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

   Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah secara serta pemerataan Pusat dan Daerah dengan dan adil proporsional, memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya; antar-Daerah transparan demokratis, 2.

5. 5
   PP NO. 12 TAHUN 2019

   80.90% Mirip80.90 %
   BAS

   Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

6. 6
   UU NO. 5 TAHUN 2017

   80.44% Mirip80.44 %
   Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

   Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

7. 7
   PERPRES NO. 53 TAHUN 2021

   80.30% Mirip80.30 %
   Aksi HAM

   Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.