Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 40 TAHUN 2019

   96.84% Mirip96.84 %
   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

2. 2
   UU NO. 23 TAHUN 2006

   89.30% Mirip89.30 %
   UPTD Instansi Pelaksana

   Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

3. 3
   PERPRES NO. 25 TAHUN 2008

   87.62% Mirip87.62 %
   Instansi Pelaksana

   Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kotayang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanandalam urusan Administrasi Kependudukan.

4. 4
   PP NO. 37 TAHUN 2007

   83.33% Mirip83.33 %
   Penyelenggara

   Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawabAdministrasidan Kependudukan.

5. 5
   PERPRES NO. 25 TAHUN 2008

   83.02% Mirip83.02 %
   Dokumen Kependudukan

   Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkanoleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagaialat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayananPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. 6
   PERPRES NO. 36 TAHUN 2020

   82.06% Mirip82.06 %
   Manajemen Pelaksana

   Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.

7. 7
   PP NO. 37 TAHUN 2007

   82.05% Mirip82.05 %
   pencatatan Pendaftaran Penduduk

   pencatatan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodataPeristiwaPenduduk, Kependudukan dan pendataan Penduduk rentanAdministrasi Kependudukan serta penerbitan DokumenKependudukan berupa kartu identitas atau suratketerangan kependudukan.

8. 8
   PP NO. 40 TAHUN 2019

   80.51% Mirip80.51 %
   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.