Definisi Tergugat menurut UU NO. 31 TAHUN 1997

Tergugat

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkankepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Sumber: UU NO. 31 TAHUN 1997

Status: Belum diverifikasi

Definisi Tergugat juga digunakan di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 51 TAHUN 2009
Tergugat
Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
2
UU NO. 5 TAHUN 1986
Tergugat
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan www.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 31 TAHUN 1997
86.81% Mirip86.81 %
Penggugat
Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menggugatTergugat.
2
UU NO. 14 TAHUN 2008
82.82% Mirip82.82 %
Orang
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3
PP NO. 54 TAHUN 2020
80.64% Mirip80.64 %
Pejabat Yang Berwajib
Pejabat Yang Berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.
4
PP NO. 102 TAHUN 2015
80.18% Mirip80.18 %
Pejabat yang Berwajib
Pejabat yang Berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.
5
PP NO. 12 TAHUN 1981
80.01% Mirip80.01 %
pejabat yang berwajib
pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.