Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 54 TAHUN 2020

   99.93% Mirip99.93 %
   Pejabat Yang Berwajib

   Pejabat Yang Berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

2. 2
   PP NO. 12 TAHUN 1981

   99.76% Mirip99.76 %
   pejabat yang berwajib

   pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

3. 3
   UU NO. 8 TAHUN 1974

   83.93% Mirip83.93 %
   Pejabat yang berwajib

   Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atautugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

4. 4
   UU NO. 51 TAHUN 2009

   82.86% Mirip82.86 %
   Tergugat

   Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

5. 5
   UU NO. 31 TAHUN 1997

   81.75% Mirip81.75 %
   Pengaduan

   Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihakyang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untukmenindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakpidana aduan yang merugikannya.

6. 6
   UU NO. 31 TAHUN 1997

   80.18% Mirip80.18 %
   Tergugat

   Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkankepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

7. 7
   PP NO. 61 TAHUN 2010

   80.10% Mirip80.10 %
   Ganti Rugi

   Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.