Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 58 TAHUN 2005

   98.49% Mirip98.49 %
   Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. 2
   UU NO. 17 TAHUN 2003

   87.83% Mirip87.83 %
   Pendapatan negara

   Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih.

3. 3
   UU NO. 17 TAHUN 2003

   85.46% Mirip85.46 %
   Belanja daerah

   Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih.

4. 4
   UU NO. 33 TAHUN 2004

   84.79% Mirip84.79 %
   Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

5. 5
   UU NO. 6 TAHUN 2014

   83.78% Mirip83.78 %
   Aset Desa

   Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

6. 6
   PP NO. 11 TAHUN 2021

   83.72% Mirip83.72 %
   Aset Desa

   Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

7. 7
   UU NO. 6 TAHUN 2021

   83.69% Mirip83.69 %
   Pendapatan Negara

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

8. 8
   PP NO. 12 TAHUN 2019

   83.27% Mirip83.27 %
   Piutang Daerah

   Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

9. 9
   PERPRES NO. 6 TAHUN 2021

   83.24% Mirip83.24 %
   Tunjangan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

   Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.