Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 6 TAHUN 2021

   89.04% Mirip89.04 %
   Pendapatan Negara

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

2. 2
   UU NO. 17 TAHUN 2003

   89.03% Mirip89.03 %
   Belanja negara

   Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih.

3. 3
   UU NO. 18 TAHUN 2016

   88.25% Mirip88.25 %
   Pendapatan Negara

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

4. 4
   UU NO. 14 TAHUN 2015

   88.25% Mirip88.25 %
   Pendapatan Negara

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

5. 5
   UU NO. 9 TAHUN 2020

   88.21% Mirip88.21 %
   Pendapatan Negara

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

6. 6
   UU NO. 20 TAHUN 2019

   87.94% Mirip87.94 %
   Pendapatan Negara

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

7. 7
   UU NO. 12 TAHUN 2018

   87.90% Mirip87.90 %
   Pendapatan Negara

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

8. 8
   UU NO. 17 TAHUN 2003

   87.83% Mirip87.83 %
   Pendapatan daerah

   Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih.

9. 9
   PP NO. 58 TAHUN 2005

   85.64% Mirip85.64 %
   Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

10. 10
    PP NO. 35 TAHUN 2017

    83.42% Mirip83.42 %
    Piutang Negara

    Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.