Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PERPRES NO. 11 TAHUN 2016

   95.71% Mirip95.71 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi.

2. 2
   PERPRES NO. 105 TAHUN 2018

   95.65% Mirip95.65 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

3. 3
   UU NO. 7 TAHUN 2017

   95.65% Mirip95.65 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

4. 4
   PERPRES NO. 11 TAHUN 2016

   93.07% Mirip93.07 %
   KPU Kabupaten/Kota

   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota.

5. 5
   PERPRES NO. 105 TAHUN 2018

   92.56% Mirip92.56 %
   KPU Kabupaten/Kota

   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

6. 6
   UU NO. 7 TAHUN 2017

   91.22% Mirip91.22 %
   KPU Kabupaten/Kota

   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

7. 7
   UU NO. 23 TAHUN 2003

   90.74% Mirip90.74 %
   KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

   Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penyesuaian dan pengaturanlainnya dalam undang-undang ini adalah penyelenggara Pemilu Presidendan Wakil Presiden.

8. 8
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   87.58% Mirip87.58 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

9. 9
   UU NO. 8 TAHUN 2012

   86.28% Mirip86.28 %
   Panwaslu Kabupaten/Kota

   Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,selanjutnya disebutPanwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk olehBawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemiludi kabupaten/kota.