Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PERPRES NO. 11 TAHUN 2016

   94.74% Mirip94.74 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi.

2. 2
   UU NO. 42 TAHUN 2008

   94.29% Mirip94.29 %
   KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.

3. 3
   UU NO. 10 TAHUN 2008

   93.07% Mirip93.07 %
   KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

4. 4
   UU NO. 7 TAHUN 2017

   90.85% Mirip90.85 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

5. 5
   PERPRES NO. 105 TAHUN 2018

   89.49% Mirip89.49 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

6. 6
   PP NO. 33 TAHUN 1999

   85.73% Mirip85.73 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

7. 7
   UU NO. 10 TAHUN 2008

   85.53% Mirip85.53 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

8. 8
   UU NO. 42 TAHUN 2008

   85.48% Mirip85.48 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.