Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 7 TAHUN 2017

   94.20% Mirip94.20 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

2. 2
   PERPRES NO. 105 TAHUN 2018

   93.22% Mirip93.22 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

3. 3
   UU NO. 10 TAHUN 2008

   92.56% Mirip92.56 %
   KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

4. 4
   UU NO. 42 TAHUN 2008

   91.79% Mirip91.79 %
   KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.

5. 5
   PERPRES NO. 11 TAHUN 2016

   89.60% Mirip89.60 %
   KPU Provinsi

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi.

6. 6
   UU NO. 10 TAHUN 2008

   87.55% Mirip87.55 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

7. 7
   UU NO. 42 TAHUN 2008

   86.30% Mirip86.30 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

8. 8
   PERPRES NO. 2 TAHUN 2009

   83.37% Mirip83.37 %
   PPK

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.