Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 8 TAHUN 2019

   83.32% Mirip83.32 %
   Bipih Khusus

   Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.

2. 2
   UU NO. 18 TAHUN 2017

   83.15% Mirip83.15 %
   Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

   Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

3. 3
   PP NO. 22 TAHUN 2022

   83.14% Mirip83.14 %
   P3MI

   Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

4. 4
   UU NO. 39 TAHUN 2004

   82.59% Mirip82.59 %
   SIP

   Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.

5. 5
   PP NO. 59 TAHUN 2021

   82.55% Mirip82.55 %
   P3MI

   Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

6. 6
   PP NO. 4 TAHUN 2015

   81.50% Mirip81.50 %
   SIPPTKI

   Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkatSIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepadaperusahaan yang akan menjadi PPTKIS.

7. 7
   UU NO. 39 TAHUN 2004

   81.16% Mirip81.16 %
   Perjanjian Penempatan TKI

   Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. 8
   PP NO. 4 TAHUN 2015

   80.15% Mirip80.15 %
   SIP

   Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yangdiberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI daridaerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakankepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.