Definisi Rencana Induk menurut UU NO. 31 TAHUN 2009

Rencana Induk

Rencana Induk Penyelenggaraan meteorologi,klimatologi, dan geofisika, yang selanjutnyadisebut Rencana Induk, adalah pedomannasionalmeteorologi,klimatologi, dan geofisika.

Sumber: UU NO. 31 TAHUN 2009

Status: Belum diverifikasi

Definisi Rencana Induk juga digunakan di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PERPRES NO. 113 TAHUN 2021
Rencana Induk
Rencana Induk Bank Tanah yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah perencanaan pemanfaatan ruang kawasan Bank Tanah.
2
PP NO. 46 TAHUN 2012
Rencana Induk
Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang selanjutnya disebut Rencana Induk, adalah pedoman nasional penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 15 TAHUN 2010
83.27% Mirip83.27 %
Penyelenggaraan penataan ruang
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
2
PP NO. 21 TAHUN 2021
82.87% Mirip82.87 %
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
3
UU NO. 26 TAHUN 2007
82.79% Mirip82.79 %
Penyelenggaraan penataan ruang
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
4
PP NO. 56 TAHUN 2020
82.24% Mirip82.24 %
MWA
Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5
UU NO. 31 TAHUN 2003
81.90% Mirip81.90 %
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi KepulauanRiau.
6
PP NO. 108 TAHUN 2021
81.83% Mirip81.83 %
MWA
Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.