Definisi Provinsi Kalimantan Barat menurut UU NO. 9 TAHUN 2022

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.

Sumber: UU NO. 9 TAHUN 2022

Status: Belum diverifikasi

Definisi Provinsi Kalimantan Barat juga digunakan di dalam 3 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 35 TAHUN 2007
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106).
2
UU NO. 6 TAHUN 2007
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonomsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-DaerahOtonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.
3
UU NO. 34 TAHUN 2003
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerahOtonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan KalimantanTimur.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 10 TAHUN 2022
98.53% Mirip98.53 %
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
2
UU NO. 8 TAHUN 2022
96.70% Mirip96.70 %
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
3
UU NO. 4 TAHUN 2022
89.02% Mirip89.02 %
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
4
UU NO. 6 TAHUN 2022
88.19% Mirip88.19 %
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
5
UU NO. 5 TAHUN 2022
86.30% Mirip86.30 %
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
6
UU NO. 7 TAHUN 2022
85.15% Mirip85.15 %
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
7
UU NO. 13 TAHUN 2001
80.98% Mirip80.98 %
Kabupaten Buton
Kabupaten Buton adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II ButonKota Administratif Bau-Bau adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-BauBAB IIPEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAHPasal 2Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Bau-Bau di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia.
8
UU NO. 12 TAHUN 2009
80.97% Mirip80.97 %
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), yang wilayahnya Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik telah dikurangi dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Ditjen P eraturan P erundang-undanganKepulauan Meranti.