Definisi Provinsi Sulawesi Selatan menurut UU NO. 4 TAHUN 2022

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

Sumber: UU NO. 4 TAHUN 2022

Status: Belum diverifikasi

Definisi Provinsi Sulawesi Selatan juga digunakan di dalam 3 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 28 TAHUN 2008
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
2
UU NO. 7 TAHUN 2003
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang PembentukanDaerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undangNomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat ISulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggaramenjadi Undang-undang.
3
UU NO. 26 TAHUN 2004
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 5 TAHUN 2022
99.32% Mirip99.32 %
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
2
UU NO. 6 TAHUN 2022
98.44% Mirip98.44 %
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
3
UU NO. 7 TAHUN 2022
97.64% Mirip97.64 %
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
4
UU NO. 8 TAHUN 2022
89.03% Mirip89.03 %
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
5
UU NO. 9 TAHUN 2022
89.02% Mirip89.02 %
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
6
UU NO. 10 TAHUN 2022
87.58% Mirip87.58 %
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
7
UU NO. 8 TAHUN 2012
82.03% Mirip82.03 %
Pemilu
Pemilihan Umum,selanjutnya disebut Pemilu, adalah saranapelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.