Penghasilan
Penghasilan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Penghasilan adalah pendapatan yang diterima dalam bentuk uang oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: PERPRES NO. 101 TAHUN 2017
Status: Belum diverifikasi
Definisi Penghasilan juga digunakan di dalam 7 Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 1Penghasilan
Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak.
- 2Penghasilan
Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dann mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
- 3Penghasilan
Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepadaanggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi karena kedudukan danperan yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dantanggungjawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4Penghasilan
Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
- 5Penghasilan
Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterimaoleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaandalam proses produksi barang dan/atau jasa yangdinilai dalam bentuk uang.
- 6Penghasilan
Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak.
- 7Penghasilan
Penghasilan adalah penghasilan sebulan yang terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dari pegawai yang menjadi dasar potongan iuran pensiun; 4.
Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.
- 1PERPRES NO. 39 TAHUN 2011Penghasilan Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia86.92% Mirip86.92 %
Penghasilan Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia adalah pendapatan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2PP NO. 33 TAHUN 1977Badan Penyelenggara82.21% Mirip82.21 %
Badan Penyelenggara adalah badan yang menyelenggarakan program ASTEK, sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- 3PP NO. 37 TAHUN 2021BPJS Ketenagakerjaan81.99% Mirip81.99 %
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4PP NO. 44 TAHUN 2015BPJS Ketenagakerjaan81.04% Mirip81.04 %
BadanPenyelenggarayangselanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukumpublik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 5PP NO. 46 TAHUN 2015BPJS Ketenagakerjaan80.67% Mirip80.67 %
BadanPenyelenggarayangselanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukumpublik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 6PP NO. 49 TAHUN 2020BPJS Ketenagakerjaan80.52% Mirip80.52 %
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.