Padang Lamun

Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dantumbuh di laut dangkai, mempunyai akar, rimpang,daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secarageneratif dan vegetatif.

Sumber: PP NO. 22 TAHUN 2021

Status: Belum diverifikasi

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    PERPRES NO. 121 TAHUN 2012
    87.20% Mirip87.20 %
    Lamun (Seagrass)

    Lamun (Seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yanghidup dan tumbuh dilaut dangkal, mempunyai akar, rimpang(rhizome), daun, bunga dan buah dan berkembang biak secarageneratif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).

  2. 2
    UU NO. 7 TAHUN 2002
    83.81% Mirip83.81 %
    Kabupaten Pasir

    Kabupaten Pasir adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953Nomor 9) sebagai Undang-undang.

  3. 3
    UU NO. 49 TAHUN 2008
    82.46% Mirip82.46 %
    Provinsi Lampung

    Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan DaerahTingkatI Lampung dengan mengubah Undang-UndangNomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TingkatI Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,IndonesiaTambahanNomor 2688).

  4. 4
    UU NO. 38 TAHUN 2000
    82.33% Mirip82.33 %
    Propinsi Sulawesi Utara

    Propinsi Sulawesi Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan DaerahTingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47I SulawesiPRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah TingkatUtara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang-undang;4.

  5. 5
    UU NO. 48 TAHUN 2008
    81.75% Mirip81.75 %
    Provinsi Lampung

    Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan DaerahI Lampung dengan mengubah Undang-UndangTingkatNomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TingkatI Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8)menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2688).

  6. 6
    UU NO. 8 TAHUN 2002
    81.58% Mirip81.58 %
    Provinsi Sulawesi Utara

    Provinsi Sulawesi Utara adalah Daerah Otonom, sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TingkatI SulawesiTengah dan Daerah TingkatSulawesi Tenggara denganImengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan DaerahTingkatI Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang.

  7. 7
    PP NO. 28 TAHUN 2004
    80.77% Mirip80.77 %
    Gizi pangan

    Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam panganyang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineralserta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dankesehatan manusia.

  8. 8
    UU NO. 1 TAHUN 1973
    80.54% Mirip80.54 %
    Landas Kontinen Indonesia

    Landas Kontinen Indonesia adalah dasarlaut dan tanahdibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesiasebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp.

  9. 9
    UU NO. 55 TAHUN 1999
    80.41% Mirip80.41 %
    Kabupaten Pontianak

    Kabupaten Pontianak adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang; c.