Definisi Otonomi Daerah menurut UU NO. 25 TAHUN 1999

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber: UU NO. 25 TAHUN 1999

Status: Belum diverifikasi

Definisi Otonomi Daerah juga digunakan di dalam 5 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 5 TAHUN 1974
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untukmengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku ;d.
2
PP NO. 6 TAHUN 2008
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3
PP NO. 8 TAHUN 2003
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4
UU NO. 22 TAHUN 1999
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5
UU NO. 44 TAHUN 1999
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 4 TAHUN 2002
88.26% Mirip88.26 %
Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Aceh Timur adalah Daerah Otonom,sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2
UU NO. 11 TAHUN 2001
84.31% Mirip84.31 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangPRESIDENREPUBLIK INDONESIANomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3
UU NO. 55 TAHUN 1999
84.26% Mirip84.26 %
Propinsi Kalimantan Barat
Propinsi Kalimantan Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4
UU NO. 26 TAHUN 2004
84.22% Mirip84.22 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5
UU NO. 10 TAHUN 2003
84.16% Mirip84.16 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6
UU NO. 34 TAHUN 2003
83.91% Mirip83.91 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7
UU NO. 35 TAHUN 2007
83.87% Mirip83.87 %
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106).
8
UU NO. 25 TAHUN 1999
83.80% Mirip83.80 %
Daerah
Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6.
9
UU NO. 18 TAHUN 2019
83.74% Mirip83.74 %
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
10
UU NO. 29 TAHUN 2003
83.71% Mirip83.71 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.