KIP

Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.

Sumber: PP NO. 63 TAHUN 2019

Status: Belum diverifikasi

Definisi KIP juga digunakan di dalam 1 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    KIP

    Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil dan Walikota/Wakil Walikota.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    PP NO. 74 TAHUN 2020
    81.28% Mirip81.28 %
    LPI

    Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  2. 2
    PP NO. 49 TAHUN 2011
    81.08% Mirip81.08 %
    Komite Investasi Pemerintah

    Komite Investasi Pemerintah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah.

  3. 3
    PP NO. 49 TAHUN 2021
    80.69% Mirip80.69 %
    LPI

    Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  4. 4
    PP NO. 8 TAHUN 2007
    80.26% Mirip80.26 %
    Badan Investasi Pemerintah

    Badan Investasi Pemerintah adalah satuan kerja yangtanggung jawab di bidangmempunyai tugas dan investasi pemerintah pusatpelaksanaan pengelolaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan.

  5. 5
    PERPRES NO. 113 TAHUN 2021
    80.26% Mirip80.26 %
    Peraturan Komite

    Peraturan Komite adalah peraturan yang ditetapkan oleh Komite sebagai acuan penetapan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan operasional Bank Tanah.