Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PERPRES NO. 146 TAHUN 2015

   88.60% Mirip88.60 %
   KPBU

   Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

2. 2
   PP NO. 42 TAHUN 2021

   88.51% Mirip88.51 %
   KPBU

   Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

3. 3
   PERPRES NO. 78 TAHUN 2010

   86.17% Mirip86.17 %
   Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

   Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD.

4. 4
   PERPRES NO. 38 TAHUN 2015

   85.91% Mirip85.91 %
   KPBU

   Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebutsebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usahadalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum denganmengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya olehMenteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnyamenggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikanpembagian risiko diantara para pihak.

5. 5
   PERPRES NO. 62 TAHUN 2022

   Terverifikasi

   85.64% Mirip85.64 %
   KPBU IKN

   Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

6. 6
   PP NO. 17 TAHUN 2022

   85.40% Mirip85.40 %
   KPBU IKN

   Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

7. 7
   PERPRES NO. 122 TAHUN 2016

   85.30% Mirip85.30 %
   Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

   Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh Badan Usaha melalui mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha.

8. 8
   PERPRES NO. 75 TAHUN 2014

   84.24% Mirip84.24 %
   Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

   Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

9. 9
   PP NO. 4 TAHUN 2014

   83.77% Mirip83.77 %
   Pengelolaan Perguruan Tinggi

   Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur,jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melal ui pendirian PerguruanTinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untukmencapai tujuan Pendidikan Tinggi.