Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   UU NO. 54 TAHUN 1999

   93.23% Mirip93.23 %
   Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung

   Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Tahun 1965 Sarolangan Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah; d.

2. 2
   UU NO. 38 TAHUN 2000

   91.89% Mirip91.89 %
   Kabupaten Gorontalo

   Kabupaten Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;5.

3. 3
   UU NO. 10 TAHUN 2002

   90.96% Mirip90.96 %
   Kabupaten Donggala

   Kabupaten Donggala adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

4. 4
   UU NO. 5 TAHUN 2002

   90.23% Mirip90.23 %
   Kabupaten Kapuas

   Kabupaten Kapuas adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Kalimantan.

5. 5
   UU NO. 12 TAHUN 1998

   89.12% Mirip89.12 %
   Daerah

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan Di Daerah;2.

6. 6
   UU NO. 8 TAHUN 2002

   88.38% Mirip88.38 %
   Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

   Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud adalah Daerah Otonom,sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

7. 7
   UU NO. 11 TAHUN 2001

   88.29% Mirip88.29 %
   Kabupaten Malang

   Kabupaten Malang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkunganPropinsi Jawa Timur.

8. 8
   UU NO. 6 TAHUN 2001

   88.25% Mirip88.25 %
   Propinsi Sumatera Selatan

   Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

9. 9
   UU NO. 26 TAHUN 2004

   87.82% Mirip87.82 %
   Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamuju

   Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamuju adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

10. 10
    UU NO. 27 TAHUN 2000

    87.68% Mirip87.68 %
    Propinsi Sumatera Selatan

    Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.