Definisi Propinsi Sumatera Selatan menurut UU NO. 27 TAHUN 2000

Propinsi Sumatera Selatan

Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.

Sumber: UU NO. 27 TAHUN 2000

Status: Belum diverifikasi

Definisi Propinsi Sumatera Selatan juga digunakan di dalam 3 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 6 TAHUN 2001
Propinsi Sumatera Selatan
Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
2
UU NO. 7 TAHUN 2001
Propinsi Sumatera Selatan
Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TingkatI Sumatera Selatan danUndang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Penggantiundang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.
3
UU NO. 8 TAHUN 2001
Propinsi Sumatera Selatan
Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang DaruratNomor 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3Tahun 1950;3.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 4 TAHUN 1975
91.53% Mirip91.53 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.
2
UU NO. 11 TAHUN 2001
91.25% Mirip91.25 %
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkunganPropinsi Jawa Timur.
3
UU NO. 52 TAHUN 1999
90.46% Mirip90.46 %
Propinsi Nusa Tenggara Timur
Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4
UU NO. 23 TAHUN 2000
88.46% Mirip88.46 %
Propinsi Jawa Barat
Propinsi Jawa Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang PembentukanPropinsi Jawa Barat.
5
UU NO. 10 TAHUN 2001
87.81% Mirip87.81 %
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
6
PP NO. 42 TAHUN 1986
87.73% Mirip87.73 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.
7
UU NO. 13 TAHUN 1999
87.68% Mirip87.68 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi; 4.
8
UU NO. 2 TAHUN 2001
87.54% Mirip87.54 %
Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten Aceh Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungandaerah Propinsi Sumatera Utara.
9
UU NO. 10 TAHUN 2001
87.12% Mirip87.12 %
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.