Undang-Undang

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sumber: PP NO. 22 TAHUN 2018

Status: Belum diverifikasi

Definisi Undang-Undang juga digunakan di dalam 21 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011tentang Akuntan Publik.

  2. 2
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

  3. 3
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

  4. 4
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

  5. 5
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

  6. 6
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.

  7. 7
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.

  8. 8
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  9. 9
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

  10. 10
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

  11. 11
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

  12. 12
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

  13. 13
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

  14. 14
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

  15. 15
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

  16. 16
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat.

  17. 17
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

  18. 18
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

  19. 19
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  20. 20
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

  21. 21
    Undang-Undang

    Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    PP NO. 32 TAHUN 1995
    91.03% Mirip91.03 %
    Undang-undang Merek

    Undang-undang Merek adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun1992 tentang Merek.

  2. 2
    PP NO. 36 TAHUN 2018
    81.27% Mirip81.27 %
    Kuasa

    Kuasa adalah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

  3. 3
    PP NO. 3 TAHUN 1961
    81.13% Mirip81.13 %
    Kuasa Pertambangan

    "Kuasa Pertambangan" adalah kuasa pertambangan minyak dangas bumi seperti yang dimaksud dalam ketentuan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang No.

  4. 4
    PP NO. 44 TAHUN 2022
    80.90% Mirip80.90 %
    Pengusaha Kena Pajak

    Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahanJasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

  5. 5
    PP NO. 36 TAHUN 2018
    80.62% Mirip80.62 %
    Lisensi

    Lisensi adalah lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

  6. 6
    PERPRES NO. 100 TAHUN 2016
    80.47% Mirip80.47 %
    Surat Kuasa Substitusi

    Surat Kuasa Substitusi adalah surat kuasa dari menteri/pejabat setingkat menteri yang menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung kepada pejabat di kementerian/lembaganya.