Pemerintah daerah

Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

Sumber: PP NO. 47 TAHUN 2008

Status: Belum diverifikasi

Definisi Pemerintah daerah juga digunakan di dalam 60 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    PP NO. 36 TAHUN 2005
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.

  2. 2
    PP NO. 77 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau sebagai unsur walikota dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

  3. 3
    PP NO. 43 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau sebagai unsur walikota, dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

  4. 4
    PP NO. 50 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali sebagai unsur kota penyelenggara pemerintahan daerah.

  5. 5
    PP NO. 26 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  6. 6
    UU NO. 33 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  7. 7
    UU NO. 4 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  8. 8
    PERPRES NO. 28 TAHUN 2012
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Jawa-Bali.

  9. 9
    PERPRES NO. 3 TAHUN 2012
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Kalimantan.

  10. 10
    PERPRES NO. 88 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Sulawesi.

  11. 11
    PERPRES NO. 13 TAHUN 2012
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Sumatera.

  12. 12
    UU NO. 4 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

  13. 13
    PP NO. 31 TAHUN 2006
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

  14. 14
    UU NO. 25 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atausebagai unsurwalikota, dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

  15. 15
    PP NO. 1 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan/atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  16. 16
    PP NO. 78 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau sebagai unsur walikota dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

  17. 17
    PP NO. 7 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau sebagai unsur walikota, dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

  18. 18
    UU NO. 52 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

  19. 19
    PP NO. 43 TAHUN 2010
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  20. 20
    PP NO. 70 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  21. 21
    UU NO. 30 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  22. 22
    UU NO. 36 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  23. 23
    PERPRES NO. 2 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  24. 24
    PERPRES NO. 45 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  25. 25
    PERPRES NO. 62 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  26. 26
    PP NO. 41 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  27. 27
    PP NO. 6 TAHUN 2010
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  28. 28
    PP NO. 68 TAHUN 2010
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  29. 29
    PP NO. 81 TAHUN 2012
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  30. 30
    UU NO. 13 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  31. 31
    UU NO. 16 TAHUN 2006
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  32. 32
    UU NO. 18 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  33. 33
    UU NO. 26 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  34. 34
    UU NO. 32 TAHUN 2004
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

  35. 35
    PP NO. 51 TAHUN 2012
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  36. 36
    PERPRES NO. 54 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

  37. 37
    UU NO. 30 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

  38. 38
    PP NO. 3 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atausebagai unsurwalikota, dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

  39. 39
    UU NO. 24 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauunsurwalikotapenyelenggara pemerintahan daerah.

  40. 40
    UU NO. 32 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintah daerah.

  41. 41
    UU NO. 43 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

  42. 42
    PP NO. 21 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  43. 43
    UU NO. 24 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, ataupenyelenggarasebagai unsur perangkat daerah pemerintahan daerah.

  44. 44
    PP NO. 42 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan penyelenggara sebagai unsur perangkat pemerintahan daerah.

  45. 45
    PP NO. 20 TAHUN 2010
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  46. 46
    PP NO. 32 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  47. 47
    PP NO. 38 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  48. 48
    PP NO. 40 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  49. 49
    PP NO. 76 TAHUN 2008
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  50. 50
    UU NO. 18 TAHUN 2009
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  51. 51
    PERPRES NO. 87 TAHUN 2011
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  52. 52
    UU NO. 38 TAHUN 2004
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

  53. 53
    UU NO. 7 TAHUN 2004
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

  54. 54
    UU NO. 18 TAHUN 2002
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkatdaerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

  55. 55
    UU NO. 3 TAHUN 2005
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

  56. 56
    PP NO. 17 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/ataupemerintah kabupaten/kota.

  57. 57
    PP NO. 18 TAHUN 2007
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/ataupemerintah kabupaten/kota.

  58. 58
    PP NO. 17 TAHUN 2010
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

  59. 59
    PP NO. 66 TAHUN 2010
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

  60. 60
    UU NO. 14 TAHUN 2005
    Pemerintah daerah

    Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    PP NO. 37 TAHUN 2009
    99.87% Mirip99.87 %
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

  2. 2
    PP NO. 74 TAHUN 2008
    99.80% Mirip99.80 %
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

  3. 3
    UU NO. 20 TAHUN 2003
    90.47% Mirip90.47 %
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

  4. 4
    PP NO. 77 TAHUN 2007
    85.05% Mirip85.05 %
    Daerah

    Daerah adalah provinsi, kabupaten, dan kota.

  5. 5
    UU NO. 44 TAHUN 1999
    82.46% Mirip82.46 %
    Daerah

    Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

  6. 6
    PP NO. 87 TAHUN 2014
    82.39% Mirip82.39 %
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

  7. 7
    UU NO. 10 TAHUN 2001
    81.65% Mirip81.65 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I Undang-undangnomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Tentang|Disclaimer