Daerah

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sumber: UU NO. 44 TAHUN 1999

Status: Belum diverifikasi

Definisi Daerah juga digunakan di dalam 134 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    UU NO. 10 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I Undang-undangnomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

  2. 2
    PP NO. 20 TAHUN 1978
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

  3. 3
    UU NO. 36 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  4. 4
    UU NO. 7 TAHUN 1990
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  5. 5
    UU NO. 35 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  6. 6
    PP NO. 18 TAHUN 1978
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; b.

  7. 7
    PP NO. 19 TAHUN 1978
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

  8. 8
    PP NO. 21 TAHUN 1978
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

  9. 9
    PP NO. 22 TAHUN 1978
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

  10. 10
    PP NO. 14 TAHUN 1976
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; ditjen P eraturan P erundang-undanganb.

  11. 11
    PP NO. 49 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomof 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  12. 12
    PP NO. 17 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  13. 13
    PP NO. 31 TAHUN 1983
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  14. 14
    PP NO. 32 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  15. 15
    PP NO. 34 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  16. 16
    PP NO. 33 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

  17. 17
    PP NO. 18 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  18. 18
    UU NO. 6 TAHUN 1990
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  19. 19
    PP NO. 20 TAHUN 1989
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

  20. 20
    UU NO. 15 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

  21. 21
    UU NO. 6 TAHUN 1991
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

  22. 22
    UU NO. 1 TAHUN 1992
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  23. 23
    PP NO. 31 TAHUN 1996
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; b.

  24. 24
    PP NO. 77 TAHUN 1998
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; b.

  25. 25
    UU NO. 27 TAHUN 2000
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  26. 26
    UU NO. 25 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2.

  27. 27
    UU NO. 6 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  28. 28
    UU NO. 7 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  29. 29
    UU NO. 8 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  30. 30
    UU NO. 2 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah.

  31. 31
    UU NO. 12 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  32. 32
    UU NO. 13 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  33. 33
    UU NO. 3 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah.

  34. 34
    UU NO. 5 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah.

  35. 35
    UU NO. 11 TAHUN 2001
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangPRESIDENREPUBLIK INDONESIANomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  36. 36
    UU NO. 12 TAHUN 1998
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan Di Daerah;2.

  37. 37
    UU NO. 23 TAHUN 2000
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  38. 38
    UU NO. 38 TAHUN 2000
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1i Undang-undnag Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanhurufDaerah;2.

  39. 39
    PP NO. 45 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  40. 40
    UU NO. 11 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

  41. 41
    UU NO. 14 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

  42. 42
    UU NO. 16 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

  43. 43
    UU NO. 9 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

  44. 44
    UU NO. 10 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  45. 45
    UU NO. 12 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  46. 46
    UU NO. 13 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

  47. 47
    UU NO. 45 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  48. 48
    UU NO. 47 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  49. 49
    UU NO. 48 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  50. 50
    UU NO. 49 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  51. 51
    UU NO. 50 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  52. 52
    UU NO. 51 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  53. 53
    UU NO. 52 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  54. 54
    UU NO. 53 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  55. 55
    UU NO. 55 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  56. 56
    UU NO. 46 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b.

  57. 57
    UU NO. 54 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentangi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.

  58. 58
    UU NO. 9 TAHUN 1996
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

  59. 59
    UU NO. 6 TAHUN 1993
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintah Di Daerah;2.

  60. 60
    UU NO. 4 TAHUN 1994
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;.

  61. 61
    UU NO. 2 TAHUN 1993
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

  62. 62
    UU NO. 29 TAHUN 1997
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

  63. 63
    UU NO. 4 TAHUN 1993
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

  64. 64
    UU NO. 6 TAHUN 1995
    Daerah

    Daerah adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 hurufe Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

  65. 65
    UU NO. 2 TAHUN 1997
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasale Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang1 hurufPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

  66. 66
    UU NO. 5 TAHUN 1996
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasale Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang1 hurufPokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;2.

  67. 67
    PP NO. 41 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

  68. 68
    PP NO. 34 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 19,74 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

  69. 69
    PP NO. 40 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  70. 70
    PP NO. 41 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  71. 71
    PP NO. 38 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); www.

  72. 72
    PP NO. 42 TAHUN 1986
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

  73. 73
    PP NO. 4 TAHUN 1975
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; b.

  74. 74
    PP NO. 43 TAHUN 1981
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam www.

  75. 75
    PP NO. 36 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38.

  76. 76
    PP NO. 24 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagamana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); b.

  77. 77
    PP NO. 22 TAHUN 1990
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II.

  78. 78
    PP NO. 19 TAHUN 1977
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

  79. 79
    PP NO. 7 TAHUN 1987
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  80. 80
    PP NO. 9 TAHUN 1980
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; c.

  81. 81
    PP NO. 22 TAHUN 1982
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I; d.

  82. 82
    PP NO. 65 TAHUN 2005
    Daerah

    Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan sendiri masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  83. 83
    UU NO. 17 TAHUN 2007
    Daerah

    Daerah adalah Pemerintah Provinsi,Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukanoleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

  84. 84
    PERPRES NO. 54 TAHUN 2008
    Daerah

    Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor,Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur,Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

  85. 85
    PP NO. 77 TAHUN 2007
    Daerah

    Daerah adalah provinsi, kabupaten, dan kota.

  86. 86
    UU NO. 10 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  87. 87
    UU NO. 26 TAHUN 2004
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  88. 88
    UU NO. 29 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  89. 89
    UU NO. 30 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  90. 90
    UU NO. 31 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  91. 91
    UU NO. 32 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  92. 92
    UU NO. 33 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  93. 93
    UU NO. 34 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  94. 94
    UU NO. 37 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  95. 95
    UU NO. 38 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  96. 96
    UU NO. 39 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  97. 97
    UU NO. 4 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  98. 98
    UU NO. 40 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  99. 99
    UU NO. 41 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  100. 100
    UU NO. 6 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  101. 101
    UU NO. 7 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  102. 102
    UU NO. 8 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  103. 103
    UU NO. 9 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  104. 104
    UU NO. 26 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufi2.

  105. 105
    UU NO. 10 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  106. 106
    UU NO. 12 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  107. 107
    UU NO. 4 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  108. 108
    UU NO. 5 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  109. 109
    UU NO. 6 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  110. 110
    UU NO. 7 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  111. 111
    UU NO. 8 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  112. 112
    UU NO. 9 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufiUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

  113. 113
    PP NO. 31 TAHUN 1998
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

  114. 114
    PP NO. 6 TAHUN 2008
    Daerah

    Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  115. 115
    PP NO. 86 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum, yang mempunyai batas daerah tertentuberwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  116. 116
    PP NO. 8 TAHUN 2002
    Daerah

    Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  117. 117
    PP NO. 54 TAHUN 2017
    Daerah

    Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  118. 118
    PERPRES NO. 82 TAHUN 2018
    Daerah

    Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  119. 119
    PP NO. 12 TAHUN 2019
    Daerah

    Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  120. 120
    PP NO. 18 TAHUN 2016
    Daerah

    Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  121. 121
    PP NO. 38 TAHUN 2017
    Daerah

    Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  122. 122
    UU NO. 1 TAHUN 2022
    Daerah

    Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  123. 123
    UU NO. 12 TAHUN 2009
    Daerah

    Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  124. 124
    UU NO. 22 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  125. 125
    PP NO. 8 TAHUN 2003
    Daerah

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  126. 126
    PP NO. 54 TAHUN 2005
    Daerah

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat aspirasi menurut masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; berdasarkan prakarsa sendiri 4.

  127. 127
    PP NO. 55 TAHUN 2005
    Daerah

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  128. 128
    PP NO. 56 TAHUN 2005
    Daerah

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  129. 129
    UU NO. 33 TAHUN 2004
    Daerah

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  130. 130
    UU NO. 18 TAHUN 1997
    Daerah

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yangberhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurusrumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;2.

  131. 131
    UU NO. 14 TAHUN 2013
    Daerah

    Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriwww.

  132. 132
    PP NO. 2 TAHUN 2018
    Daerah

    Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  133. 133
    UU NO. 5 TAHUN 1974
    Daerah

    Daerah Otonom,selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yangberhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumahtangganyasendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku ;f.

  134. 134
    UU NO. 25 TAHUN 1999
    Daerah

    Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    UU NO. 3 TAHUN 2001
    91.03% Mirip91.03 %
    Propinsi Daerah Istimewa Aceh

    Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh danPerubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

  2. 2
    UU NO. 2 TAHUN 2001
    90.59% Mirip90.59 %
    Propinsi Daerah Istimewa Aceh

    Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh danPerubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

  3. 3
    PP NO. 53 TAHUN 1996
    88.87% Mirip88.87 %
    Propinsi Daerah Istimewa Aceh

    Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sebagaimana dimakasuddalam Undang-undang Nomor24 Tahun1956tentangPembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan PerubahanPeraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

  4. 4
    UU NO. 44 TAHUN 1999
    88.69% Mirip88.69 %
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

  5. 5
    UU NO. 18 TAHUN 2001
    88.56% Mirip88.56 %
    Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

    Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

  6. 6
    PP NO. 63 TAHUN 2009
    87.21% Mirip87.21 %
    Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi

    Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

  7. 7
    UU NO. 26 TAHUN 2004
    86.38% Mirip86.38 %
    Provinsi Sulawesi Selatan

    Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.

  8. 8
    UU NO. 2 TAHUN 2001
    86.06% Mirip86.06 %
    Kabupaten Aceh Utara

    Kabupaten Aceh Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungandaerah Propinsi Sumatera Utara.

  9. 9
    PP NO. 79 TAHUN 2007
    86.03% Mirip86.03 %
    Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

    Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tentang|Disclaimer