Definisi Bawaslu juga digunakan di dalam 7 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   PERPRES NO. 62 TAHUN 2017
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. 2
   UU NO. 8 TAHUN 2015
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebutBawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yangbertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruhIndonesiasebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengaturmengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugasdan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihanberdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. 3
   UU NO. 7 TAHUN 2017
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. 4
   PERPRES NO. 49 TAHUN 2008
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruhwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas PemiluKabupaten Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi danPanwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk 0lehBawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayahprovinsi dan kabupaten/kota.

5. 5
   UU NO. 42 TAHUN 2008
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. 6
   UU NO. 10 TAHUN 2008
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. 7
   PERPRES NO. 68 TAHUN 2018
   Bawaslu

   Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.